Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, banyak tekanan politik saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap perbankan. Salah satunya adalah tekanan ke bank untuk mengucurkan kredit UKM.

"Siapapun presidennya, yang hanya ditemukan menjelang peristiwa politik atau pemilu, perbankan dipaksa untuk kucurkan uang untuk UMKM," ungkap Sigit di Seminar Nasional 'Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing' yang diadakan InfoBank di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Menurut Sigit, tekanan-tekanan ini sangat merugikan sektor perbankan. Ia menuturkan, pemerintah tidak memikirkan risiko-risiko yang akan diterima perbankan lewat paksaan kredit UKM.

"Kan kalau menjelang pemilu selalu dibilang ayo ayo kita biayai UMKM," cetusnya.

Sigit mengaku rela dipecat jika diharuskan melakukan hal tersebut. Sementara dampak buruk yang diterima bakal lebih besar.

"Dulu waktu di salah satu perbankan, saya disuruh salurkan untuk UMKM sekian-sekian. Enak saja pas pemilu saya disuruh salurkan. Saya kemudian dipecat, ya sudah," jawabnya.

Ia menuturkan, perbankan bukan tidak ingin menambah pembiayaan untuk UMKM, seperti pada sektor perikanan, pertanian, peternakan dan kelautan. Apalagi dalam 10 tahun terakhir, pembiayaan di sektor tersebut hanya sebesar 8% dari total pembiayaan.

"Saya tidak mengatakan tidak berpihak pada sektor ini, tapi dari risiko-risiko yang kita terima itu mesti dipikirkan," pungkasnya.

Sumber